Makassar suarindonesianews.com -- Tiga persoalan utama mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang memuat laporan hasil Reses Kedua Masa Persidangan Kedua Tahun Sidang 2024/2025. Rapat yang digelar di Kantor DPRD Makassar, Selasa (6/5/2025), menyoroti keluhan warga dari berbagai daerah pemilihan terkait kondisi jalan rusak, krisis akses jaminan kesehatan, dan banjir tahunan.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, mengungkapkan bahwa kerusakan infrastruktur jalan menjadi keluhan paling banyak disampaikan masyarakat, terutama pasca musim hujan. Kerusakan tersebut tidak hanya menghambat mobilitas, tetapi juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga.
“Setelah musim hujan, banyak jalan utama rusak parah. Ini mengganggu aktivitas masyarakat, terutama di kawasan pemukiman padat,” ujar Supratman dalam rapat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti semakin banyaknya warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena tidak mampu membayar iuran BPJS. Banyak di antara mereka sebelumnya tidak termasuk kategori miskin, namun mengalami perubahan kondisi ekonomi yang drastis.
“Banyak masyarakat kita yang dulunya mampu, kini jatuh miskin dan tak sanggup lagi membayar BPJS. Ini harus jadi perhatian serius,” tambahnya.
Menurut Supratman, kondisi ini menjadi sinyal bagi Pemerintah Kota Makassar untuk meninjau ulang daftar penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), agar lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi terkini masyarakat.
Masalah lain yang kembali disuarakan warga adalah persoalan banjir tahunan, yang semakin parah di beberapa wilayah seperti Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala. Genangan air disebut rutin merendam rumah dan jalan, bahkan dalam intensitas hujan yang tidak ekstrem.
“Setiap tahun masyarakat di tiga kecamatan ini dihantui genangan, bahkan hingga merendam rumah dan jalan. Ini tak bisa lagi dianggap normal,” jelas Supratman.
Untuk menanggulangi banjir secara menyeluruh, DPRD mengusulkan pembangunan waduk di kawasan Blok 10 atau Katimbang. Waduk ini diharapkan mampu menampung limpahan air kiriman dari Kabupaten Gowa yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir di Kota Makassar.
“Kalau kita bisa bangun waduk di bawah elevasi 210 meter, air kiriman dari Gowa bisa tertampung tanpa menyebabkan banjir di Manggala, bahkan jika hujan turun selama 100 hari,” katanya.
Supratman mengakui, elevasi dan aspek teknis lainnya masih menjadi tantangan, namun hal itu tidak boleh menjadi penghalang untuk mengatasi masalah yang berulang setiap tahun.
Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar segera menyusun proposal teknis dan melakukan konsultasi dengan kementerian terkait guna memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita tidak bisa terus menunggu datangnya banjir saban tahun. Dibutuhkan rencana besar dan kerja sama lintas sektor untuk membangun sistem pengendalian banjir yang benar-benar efektif,” tegas Supratman.
Melalui forum reses dan penyampaian di rapat paripurna, DPRD Makassar berharap isu-isu riil yang dihadapi warga dapat dijadikan dasar kebijakan publik yang solutif dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. (*)
