Suarindonesianews.com, Makassar- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyatakan akan mencermati secara mendalam dampak reformasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap sejumlah Perusahaan Daerah (Perumda). Fokus utama adalah sejauh mana reformasi tersebut berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Makassar, Hartono, saat ditemui wartawan pada Selasa, 1 Juli 2025, secara terang-terangan mempertanyakan efektivitas langkah-langkah reformasi yang telah diambil. Pertanyaan krusialnya adalah apakah efisiensi dan rasionalisasi pegawai yang diterapkan benar-benar berbanding lurus dengan kenaikan setoran dividen ke kas daerah.
Sebagai ilustrasi, Hartono menyoroti kasus PDAM yang disebutnya telah melakukan rasionalisasi dengan memangkas sekitar 400 pegawai. Menurutnya, pengurangan jumlah karyawan secara logis akan menurunkan biaya operasional perusahaan.
Logika sederhananya, penghematan dari pengurangan biaya operasional tersebut seharusnya dapat dialihkan menjadi tambahan penerimaan daerah. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa efisiensi tersebut betul-betul diikuti dengan peningkatan pendapatan dari sektor Perumda terkait.
"Itu juga nanti kita akan lihat, apakah ada gunanya terhadap peningkatan pendapatan," ujar Hartono. Pernyataan ini menegaskan perlunya data konkret untuk membuktikan keberhasilan reformasi.
Ia melanjutkan, "Kalau ternyata tidak, maka kita akan mengatakan, lebih baik pekerjaan banyak orang, hasilnya segitu, daripada sudah kurangi orang, tapi hasilnya masih segitu." Pernyataan ini menunjukkan bahwa Fraksi PKS tidak akan ragu mengkritisi jika efisiensi tidak berdampak positif.
Lebih lanjut, Hartono juga menyoroti upaya efisiensi di Perumda lain seperti PD Pasar, yang dilaporkan turut melakukan pengurangan pegawai. Ia menegaskan bahwa setiap langkah penghematan yang diambil Perumda harus memberikan dampak langsung terhadap kenaikan pendapatan daerah, bukan hanya sekadar mengurangi jumlah tenaga kerja.
Menurut Hartono, bila efisiensi yang dilakukan tidak berdampak signifikan pada peningkatan hasil pendapatan, maka langkah tersebut patut dipertanyakan. Ia menilai bahwa efisiensi memang penting, namun harus sejalan dengan tujuan utama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hartono menegaskan bahwa efisiensi harus memiliki keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat luas. Artinya, hasil dari efisiensi tersebut harus dapat dirasakan secara langsung oleh warga Kota Makassar.
"Efisiensi penting. Tapi efisiensi itu, hasilnya harus dirasakan oleh masyarakat, melalui peningkatan pendapatan pemerintah kota, dari sektor perusahaan daerah yang digunakan untuk membangun kota," pungkasnya. Ini menegaskan bahwa tujuan akhir efisiensi adalah untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan publik. (*)