Makassar (Suarindonesia news.com) – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan Triwulan I Tahun Anggaran 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi C DPRD Makassar, Jumat (11/4/2025).
Pertemuan ini merupakan bagian dari agenda strategis DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya dalam memastikan pelaksanaan program sesuai target dari aspek waktu, kualitas, anggaran, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas PU Makassar, Ir. Zuhaelsi Zubir, ST, MT, didampingi jajarannya, memaparkan progres kegiatan selama tiga bulan pertama tahun anggaran 2025. Penyampaian tersebut meliputi realisasi fisik dan keuangan, serta tantangan teknis dan administratif yang dihadapi di lapangan.
Komisi C DPRD Makassar memberi sejumlah masukan terhadap paparan tersebut, terutama dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program. Penekanan diberikan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan penyelesaian proyek yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyatakan bahwa forum evaluasi ini menjadi instrumen penting dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran pembangunan oleh Dinas PU. “Komisi C terus berkomitmen mengawal pembangunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Azwar.
Ia menambahkan bahwa aspek transparansi, efisiensi, dan responsivitas menjadi indikator utama dalam mengevaluasi kerja dinas teknis. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pembangunan kota.
Selain memberikan catatan teknis, Komisi C juga mendorong peningkatan koordinasi lintas sektor antara legislatif dan eksekutif. Azwar menekankan bahwa kolaborasi yang kuat akan mempercepat capaian pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Rapat ini menjadi kesempatan untuk menyelaraskan rencana strategis antar-lembaga, terutama dalam mengatasi kendala lapangan yang berpotensi menghambat progres pembangunan infrastruktur.
Dinas PU juga diminta untuk memperkuat sistem perencanaan dan pengawasan internal agar pelaksanaan program berjalan lebih terstruktur dan minim deviasi dari perencanaan awal.
Dalam dialog terbuka yang berlangsung selama rapat, anggota Komisi C mengangkat beberapa isu prioritas, termasuk perbaikan drainase, pemeliharaan jalan lingkungan, serta percepatan rehabilitasi fasilitas publik yang mengalami kerusakan.
Komisi C mengapresiasi keterbukaan Dinas PU dalam menyampaikan capaian dan kendala secara rinci. Azwar menyebut hal ini sebagai cerminan kemauan untuk memperbaiki sistem pelaksanaan dan meningkatkan pelayanan publik.
Dengan koordinasi yang intensif antara DPRD dan Dinas PU, diharapkan arah pembangunan Kota Makassar ke depan semakin terarah, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. (*)
