Makassar suarindonesianews.com -- Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk menunjukkan komitmen nyata dalam pembangunan wilayah kepulauan, khususnya dalam hal infrastruktur pendidikan dan layanan kesehatan. Ia berharap perhatian terhadap warga pulau tidak hanya sebatas janji.
“Di sana ada sekolah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Atapnya bocor saat hujan, dan tidak ada tempat berteduh yang layak. Ini harus segera dibenahi,” kata Ismail, Selasa (6/5/2025).
Politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPD II Golkar Makassar ini menegaskan bahwa masyarakat di kepulauan berhak atas fasilitas yang setara dengan warga di daratan, mulai dari pelayanan pendidikan, kesehatan hingga akses energi listrik.
Ia menyoroti seringnya terjadi pemadaman listrik di wilayah kepulauan yang belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Hal ini, menurutnya, mempertegas adanya ketimpangan pelayanan antarwilayah yang perlu segera ditangani.
“Sering kali listrik padam di sana, ini perlu perhatian serius. Jangan sampai masyarakat pulau merasa dianaktirikan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ismail mengingatkan pentingnya pemerataan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak di wilayah kepulauan. Ia menekankan bahwa prinsip kesetaraan harus menjadi landasan utama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan.
“Anak-anak di pulau juga berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Jangan sampai akses mereka terbatas hanya karena kondisi geografis,” ujarnya.
Ia juga mendorong sinergi antarlembaga pemerintahan, mulai dari camat, lurah, hingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD), untuk merespons cepat aspirasi warga di wilayah pulau.
“Saya harap Pemkot bisa benar-benar mendengar dan menindaklanjuti kebutuhan warga di kepulauan. Kolaborasi antarinstansi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan di wilayah tersebut,” tegas Ismail.
Dalam kesempatan yang sama, ia mengapresiasi rencana Pemerintah Kota Makassar yang berencana menghadirkan kapal lintas pulau guna mendukung konektivitas antarpulau serta membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
“Kehadiran kapal lintas pulau ini akan sangat membantu mobilitas dan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Tapi saya tekankan, jangan hanya berhenti di wacana. Ini harus diwujudkan,” jelasnya.
Ismail berharap agar rencana-rencana pembangunan di wilayah kepulauan dijalankan secara konsisten dan berbasis kebutuhan masyarakat yang riil, bukan hanya sekadar respons menjelang momen politik atau rutinitas tahunan.
Dengan pemenuhan hak-hak dasar yang merata, ia meyakini bahwa warga di kepulauan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil sebagaimana warga Makassar lainnya. (*)
