Suarindonesianews.com- Makassar-Menjelang tahun ajaran baru, orang tua murid di Kota Makassar menghadapi ketidakpastian terkait realisasi program seragam sekolah gratis yang pernah dijanjikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot). Banyak warga mempertanyakan apakah seragam akan dibagikan atau harus dibeli secara mandiri, mengingat belum ada tanda-tanda pembagian.
Menanggapi keresahan ini, Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, mengungkapkan bahwa pihaknya belum menerima laporan resmi maupun penjelasan teknis dari Dinas Pendidikan (Disdik) terkait implementasi program tersebut. "Belum ada penjelasan dari Dinas Pendidikan soal realisasi janji ini," ujarnya.
Ari Ashari Ilham juga menegaskan bahwa DPRD belum memiliki informasi rinci mengenai alokasi anggaran untuk program seragam gratis tersebut. Bahkan, pembahasan mengenai sumber pendanaan program ini belum pernah dilakukan bersama antara legislatif dan eksekutif.
"Bahkan kami di DPRD juga belum tahu sumber anggarannya dari mana, karena belum pernah dibahas bersama," ungkapnya. Kondisi ini membuat dewan belum dapat memberikan penjelasan konkret kepada publik.
Menurut Ari, belum adanya pembahasan resmi antara kedua belah pihak ini berpotensi membingungkan masyarakat. Situasi ini diperparah dengan banyaknya orang tua yang sudah mulai berbelanja seragam untuk persiapan anak-anak mereka masuk sekolah.
"Orang tua sudah mulai belanja, mereka bingung, harus beli atau tidak? Kalau ternyata nanti seragamnya gratis, tapi sudah terlanjur beli, ini kan merugikan," tambahnya.
Ari juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan ketidakjelasan ini untuk mengambil keuntungan pribadi melalui pungutan seragam di sekolah. Jika seragam memang akan dibagikan secara gratis, seharusnya tidak ada pungutan tambahan.
Oleh karena itu, ia mendesak Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Pendidikan, untuk segera menyampaikan penjelasan terbuka dan transparan kepada masyarakat. Kejelasan informasi dinilai krusial untuk menghindari kerugian di pihak orang tua.
"Kami minta ada kejelasan secepatnya. Jangan sampai masyarakat dirugikan dan kepercayaan publik terhadap program pendidikan Pemkot ikut menurun," tutupnya. (*)