Suarindonesianews.com, Makassar— Anggota DPRD Makassar dari Komisi D kembali menyoroti Keterbatasan anggaran bantuan kedukaan di Kota Makassar. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, khususnya warga kurang mampu.
DPRD Makassar mendorong pemerintah kota menambah alokasi anggaran untuk penyediaan kain kafan dan perlengkapan jenazah.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menilai jumlah bantuan yang disiapkan saat ini belum sebanding dengan tingginya permintaan sepanjang 2025. Ia menyebutkan, stok kain kafan yang disediakan pemerintah kota hanya sekitar 1.000 lembar per tahun.
“Di tahun 2025 ini mulai terasa kekurangannya. Permintaan meningkat, tapi jumlah yang disiapkan masih terbatas. Ke depan tentu akan kami dorong agar anggarannya ditambah,” ujar Muchlis, Kamis (8/1/2025).
Muchlis menjelaskan, pada awal program bantuan kedukaan dijalankan, anggaran yang dialokasikan pemerintah kota tergolong minim, yakni sekitar Rp300 juta. Namun setelah melalui pembahasan bersama DPRD, anggaran tersebut sempat ditingkatkan dan dinilai cukup memenuhi kebutuhan masyarakat pada 2023 hingga 2024.
“Alhamdulillah, setelah didorong bersama DPRD, kebutuhan itu bisa terpenuhi di dua tahun terakhir. Tapi sekarang kembali tertekan karena jumlah warga yang membutuhkan semakin banyak,” jelasnya.
Ia menegaskan, bantuan kedukaan merupakan bentuk kehadiran negara di saat masyarakat berada dalam kondisi paling sulit. Menurutnya, keluarga yang sedang berduka tidak seharusnya masih dibebani persoalan biaya pemakaman.
“Kalau ada warga tidak mampu yang berduka, seharusnya pemerintah langsung hadir. Jangan sampai keluarga yang ditinggalkan masih memikirkan biaya,” tegas Muchlis.
Senada dengan DPRD, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, membenarkan bahwa bantuan kain kafan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang paling banyak diminta masyarakat. Ia mengungkapkan, seluruh kain kafan yang dialokasikan dalam satu tahun anggaran selalu habis sebelum akhir tahun.
“Dalam satu tahun anggaran kami menyiapkan 1.000 kain kafan. Faktanya, itu habis sebelum Desember karena tingginya permintaan, dan peruntukannya khusus bagi warga kurang mampu,” kata Andi Bukti.
Menurutnya, permintaan bantuan tidak hanya datang dari keluarga penerima, tetapi juga dari pengurus masjid serta pihak yang menangani pemulasaraan jenazah. Selain kain kafan, perlengkapan pemandian jenazah juga kerap dibutuhkan, namun kemampuan penyediaannya masih sangat terbatas.
Meski demikian, Dinas Sosial memastikan penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dan berbasis data. Bantuan hanya diberikan kepada warga yang masuk kategori tidak mampu guna mencegah penyalahgunaan program.
Sebagai langkah jangka panjang, Dinsos Makassar juga tengah menyiapkan pembenahan dan validasi data sosial. Pendataan ulang warga desil satu hingga desil lima direncanakan mulai awal 2026, dengan melibatkan lurah dan camat serta terintegrasi melalui sistem digital.
“Data yang akurat adalah kunci agar seluruh intervensi bantuan sosial tepat sasaran,” pungkas Andi Bukti.
DPRD Makassar berharap pembenahan data dan peningkatan anggaran bantuan sosial dapat berjalan beriringan demi menjamin pelayanan kedukaan yang lebih layak bagi masyarakat. (*)
